Pemilu dari masa ke masa

Indonesia telah berpengalaman 11 kali menyelenggarakan Pemilu Legislatif sejak 1955 dan tiga kali Pemilu Presiden sejak 2004.

Sementara Pemilu 17 April 2019 merupakan pengalaman pertama bagi bangsa demokratis terbesar pertama di Asia dan terbesar ketiga di dunia ini.

Untuk pertama kalinya rakyat secara serentak dalam satu waktu memilih pasangan presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat di pusat dan daerah.

Gambar 1. Pemilu Zaman Dulu

Untuk lebih memaknai pesta demokrasi yang telah dijalankan itu, berikut ini adalah sejarang singkat pelaksanaan pemilu dari masa ke masa.

Pemilu Orde Lama. Pemilu pertama yang dilakukan setelah Indonesia merdeka terjadi pada 29 September 1955. Kampanye terakhir adalah 24 September 1955 pukul 24.00.

Kebanyakan dilakukan menggunakan mobil dengan pengeras suara sehingga keadaan di jalan raya sangat ramai. Ada juga kampanye dengan cara rapat umum.

Suasana Jakarta pun mulai sepi terutama di kalangan pedangan kecil di pasar seperti tukang sayur, daging dan sebagainya yang pulang mudik ke desanya masing-masing karena mereka terdaftar di sana.

Banyak juga pembantu rumah tangga yang mudik karena sebab yang sama sehingga menimbulkan kerepotan sementara rumah tangga baik keluarga Indonesia dan orang asing. Hal yang mencolok dan belum pernah terjadi di Jakarta adalah pasar menjadi "sepi-sunyi" dari pedagang sayur mayur dan lauk pauk akibat gelombang mudik.

Gambar 2 . Tinta Pemilu 

Kaum ibu yang ingin berbelanja untuk bekal dua hari mendapati pasar sudah menjadi “kosong melompong” dan satu-dua pedagang yang masih ada langsung diserbut secara habis-habisan sehingga si tukang dagang jual mahal alias menaikkan harga semaunya sendiri.

Sehari sebelum pemilu 29 September 1955, Antara memberitakan bahwa masih ada warga yang belum menerima surat pemeritahuan meski mereka sudah terdaftar sebagai pemilih sehingga banyak yang membanjiri kantor-kantor kelurahan, kecamatan, atau mendatangi petugas PPS guna meminta surat suara.

Pemilu ketika itu mengisi 260 kursi DPR sesuai dengan UU Pemilihan Umum bahwa setiap 300 ribu orang penduduk diwakili seorang anggota Parlemen dan tiap 150 ribu orang diwakili seorang anggota Konstituante.

Ketua Panitia Pemilihan daerah Jakarta Raya Ny. S Pudjobuntoro mencontohkan, DKI Jakarta yang memiliki 1.664.640 penduduk mendapat 6 kursi perwakilan DPR dan 11 orang anggota Konsituante.

Namun banyaknya suara yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu kursi bergantung pada jumlah suara yang masuk dibagi enam. Misalnya, bila suara Jakarta yang masuk sebanyak 600 ribu suara maka 600 ribu dibagi enam sehingga partai harus dapat mengumpulkan 100 ribu suara.

Gambar 3. Tinta Pemilu 

Tapi bila jumlah suara kurang dari 600 ribu maka "harga" kursi perwakilan diturunkan sesuai UU Pemilu pasal 82 ayat 2. Pemilu perdana itu memang disambut antusiasme masyarakat.

Banyak TPS yang hingga pukul 18.00 belum selesai menghitung hasil. Sejumlah TPS lambat dalam melayani masyarakat sehingga banyak orang terlalu lama menunggu. TPS 64, di kantor Kementerian Penerangan, merupakan tempat Bung Karno menggunakan hak pilihnya pada pukul 08.50 WIB.

Seperti warga lain, Bung Karno ikut antre, berdiri paling belakang. Kemudian panitia bertanya kepada barisan di depan apakah keberatan jika Bung Karno didahulukan memberikan suara. Jawaban atasnya "tidak" sehingga Bung Karno menjadi yang pertama memberikan hak pilihnya di TPS itu.

Sedangkan Ny Fatmawati Sukarno baru memberikan suara pada 12.00 WIB. Sesudah menggunakan hak pilihnya, Bung Karno mengatakan "Saya merasa bahagia bahwa saja sebagai warga negara Indonesia sudah dapat melakuakn hak dan kewajiban saya turut memberikan suara dalam pemilihan umum yang pertama ini".

Pemilu di daerah lainnya seperti di Jawa Tengah yaitu Semarang, Wonosobo dan Magelang hasilnya PKI atau PNI Unggul sesudah itu NU dan Masyumi. Di Surabaya dilaporkan bahwa PKI memimpin disusul NU, PNI, dan Masyumi. Ada 616 TPS di Surabaya dengan 367.797 pemilih.

Mereka yang memberikan suaranya rata-rata 70 persen dari daftar pemilih. Dari Bukittinggi dilaporkan Masyumi dan PSI melakukan protes karena tanda-tanda yang dipakai Panitia Keamanan Pemungutan Suara dan dibawa mondar-mandir oleh alat negara mirip tanda gambar PNI.

Masyumi Sumatera Tengah juga menyesalkan disiarkannya pidato Bung Karno oleh RRI menjelang hari pemungutan suara. Tidak ada TPS di kapal-kapal karena kesulitan teknis seperti pengadaan peralatan, petugas, ketidakpastian jumlah pemilih dan penentuan hasil pemungutan suara untuk daerah pemilihan mana.

Tapi bila kapal itu berlabuh di pelabuhan dalam negeri maka pelaut/penumpang kapal dapat memberikan hak pilih di TPS terdekat dengan pelabuhan menggunakan formulir model A1+ atau bila di luar negeri dapat ke KBRI terdekat dengan formulir model A4.

Para tahanan polisi di Sumatera Utara juga dibolehkan untuk menggunakan hak pilihnya. Hasilnya, Pemilu 1955 dimenangkan oleh PNI yang memperoleh 57 kursi di DPR disusul Masyumi (57 kursi), NU (45 kursi), PKI (39 kursi), PSII (8 kursi), Pakindo (8 kursi), Katolik (6 kursi), PSI (5 kursi), IPKI (4 kursi), Perti (4 kursi), Murba (2 kursi) dan partai lainnya (23 kursi).

Related Posts:

Tweet